Minggu, 02 Februari 2014

Lulung: Kalau Ahok Pesimis, Mundur Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyarankan agar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mundur jika tidak mampu mengatasi masalah banjir. Hal itu terkait pernyataan Basuki bahwa wilayah Kampung Pulo tidak akan terbebas dari banjir.
"Ahok (Basuki) bilang sampai kiamat banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, tidak akan pernah bisa diatasi. Jelas ini pernyataan pesimis. Kalau pemimpinya sudah pesimis seperti ini, lantas rakyat Jakarta minta pertolongan siapa lagi? Kalau pesimis begini, mundur saja," ujar Lulung sebagaimana dikutip Warta Kota, Minggu (2/2/2014).
Menurut Lulung, pernyataan Basuki tersebut sangat menyakiti hati warga Kampung Pulo. Lulung mengaku sudah mendapatkan pengaduan warga Kampung Pulo kepada dirinya. Ia mengatakan, sebelum jadi wagub, Basuki pernah membuat kontrak politik dengan rakyat Jakarta. Kontrak politik itu antara lain akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
"Dalam kampanyenya, Ahok berkoar bahwa dia, kalau terpilih jadi wagub, dia berjanji akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Tapi kenapa melihat banjir yang terjadi di Kampung Pulo, dia bilang banjir disana sampai kiamat tidak akan pernah teratasi," kata Lulung.
Lulung menegaskan, dirinya tidak memiliki sentimen pribadi kepada Basuki. Namun, ia menilai bahwa pernyataan Basuki yang dikabarkan oleh berbagai media massa itu sudah menyakiti perasaan warga Kampung Pulo.
Pernyataan Basuki itu disampaikan terkait keberadaan warga di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo. Basuki mengatakan, selama warga bersikeras tinggal di kawasan terlarang tersebut, maka banjir di wilayah itu tak akan terselesaikan.
"Kalau tidak punya duit, janganmaksa tinggal di pinggir kali.Sampai kiamat pasti banjir,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Ia mengatakan, saat musim kemarau, badan air pasti mengecil, akhirnya warga membangun rumah. Namun, ketika musim hujan, rumah warga akan menghambat jalannya air di sungai tersebut.

Lawan Basuki, PPP Tak Takut elektabilitas Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD DKI yakin bahwa sikap yang mereka tunjukkan terhadap kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak akan menurunkan elektabilitas mereka pada pemilihan legislatif 2014.
Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, partainya tetap konsisten mempertanyakan sikap Basuki. Fraksi PPP telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Basuki kepada pimpinan DPRD DKI untuk meminta klarifikasi atas pernyataan keras Basuki. Dalam sidang paripurna DPRD kemarin, Fraksi PPP memilih untuk walkout setelah mengetahui sidang itu dihadiri oleh Basuki.
"Kami menjalankan apa yang kami yakini. Tidak ada urusannya dengan yang di gedung sana (menunjuk ke gedung Balaikota)," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).
Menurut Matnoor, Fraksi PPP merupakan salah satu partai yang konsisten dengan apa yang mereka perbuat dan yakini. Setiap partai politik maupun politisi, kata dia, memiliki karakter berpolitik masing-masing. Selain itu, pernyataan-pernyataan Basuki yang dianggapnya kontroversial telah melecehkan DPRD sebagai sebuah institusi negara. Pernyataan Basuki selama ini dianggap tak etis diucapkan oleh seorang pemimpin daerah. "Kita masing-masing sudah punya konstituen dan kita patuhi itu," kata Matnoor.
Fraksi PPP di DPRD DKI terdiri dari tujuh orang. Dua anggota di antaranya memilih untuk melanjutkan karier politik mereka di DPR RI. Adapun lima anggota lain kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI 2014. Dua anggota yang memilih untuk berlaga memperebutkan kursi DPR RI adalah lain Abdul Aziz dan Ridho Kamaludin. Kemarin, mereka juga menandatangani presensi kehadiran di paripurna dan ikutwalkout bersama dua anggota lain di fraksinya.
Adapun lima anggota fraksi yang masih berlaga memperebutkan kursi di Kebon Sirih adalah Abraham Lunggana yang mendapat nomor urut 1 di daerah pemilihan (dapil) DKI 10 (Jakarta Barat). Matnoor juga mencalonkan lagi dengan nomor urut 1 di dapil DKI 6 (Jakarta Timur: Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, dan Cipayung). Sementara itu, Maman Firmansyah mendapat nomor urut 1 di dapil DKI 2 (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu), Ichwan Zayadi nomor urut 2 di dapil DKI 7 (Jakarta Selatan), dan Belly Bilalusalam nomor urut 1 di dapil DKI 5 (Jakarta Timur).
Hanya empat anggota fraksi yang kemarin menghadiri paripurna, yaitu Matnoor, Abdul Aziz, Ridho, dan Ichwan. Adapun tiga anggota lain tidak tampak mengikuti paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan Basuki dengan PPP
Aksi walkout Fraksi PPP merupakan aksi kekecewaan fraksi terhadap pimpinan DPRD DKI yang tidak merespons surat pemanggilan Basuki. Surat pemanggilan itu telah dilayangkan sejak satu bulan lalu kepada pimpinan DPRD.
Di dalam surat pemanggilan itu, partai berlambang kabah itu meminta agar pimpinan DPRD memanggil dan meminta Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ucapan itu terutama yang dianggap telah merendahkan DPRD. Matnoor menjelaskan, dua pernyataan Basuki itu dianggapnya telah melecehkan DPRD.
"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaanDPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.
Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.
"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya sajabelagu banget," kata Basuki.
Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).
Pernyataan-pernyataan itulah yang membuat Fraksi PPP geram. Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Fraksi PPP "Walkout", Basuki Tertawa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak merasa tersinggung atas aksi walkoutanggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang paripurna DPRD DKI. Ketika Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan menginterupsi pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto, wajah Basuki tidak menunjukkan ekspresi kekecewaan ataupun marah.
"Biasa-biasa saja, ha-ha-ha," kata Basuki seraya tertawa seusai mengikuti sidang di DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).
Bagi mantan anggota DPR RI itu, interupsi ataupun walkout dalam rapat adalah hal lumrah dan menjadi hak setiap anggota Dewan. Aksi walkout, menurutnya, merupakan salah satu cara anggota Dewan dalam penyampaian sebuah pendapat.
Hari ini empat anggota Fraksi PPP DPRD DKI keluar dari sidang paripurna. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, aksi itu dilakukan karena Basuki hadir dalam rapat itu. Sementara itu, surat PPP tentang pemanggilan terhadap Basuki tidak mendapatkan respons dari pimpinan DPRD.
"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," ujar Matnoor.
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan fraksi atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik negara PT MRT Jakarta. Karena Jokowi meresmikan Blok G Pasar Tanah Abang, Basuki pun menggantikannya menghadiri rapat itu.

Jokowi: Untuk Apa Damaikan Basuki dan Lulung?

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa tak perlu ikut campur dalam silang pendapat antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PPP, Abraham "Lulung" Lunggana. Menurutnya, komunikasi mereka hanya adu karakter dan tak ada yang perlu didamaikan.
"Untuk apa didamaikan? Orang enggak ada apa-apa kok," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (2/9/2013) siang.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali. Itu masalah karakter pribadi. Saya disuruh teriak kencang, ya, enggak bisa. Pak Ahok disuruh kalem juga enggak bisa," katanya.
Mengenai sikap Fraksi PPP yang keluar dari sidang paripurna DPRD, Senin siang, Jokowi mengatakan hal itu bukan suatu masalah besar. Ia menilai aksi itu sebagai bentuk hak prerogatif para wakil rakyat.
"Enggak apa-apa. Itu kan hak anggota Dewan, enggak masalah," ujarnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini tidak ada masalah lagi antara Basuki dan Lulung. Hal itu diketahui dari komunikasinya dengan Lulung.
Hari ini empat anggota Fraksi PPP DPRD DKI keluar dari sidang paripurna. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, aksi itu dilakukan karena Basuki hadir dalam rapat itu, sementara surat PPP tentang pemanggilan terhadap Basuki tidak mendapatkan respons dari pimpinan DPRD.
"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," ujar Matnoor.
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan fraksi atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik negara PT MRT Jakarta. Karena Jokowi meresmikan Blok G Pasar Tanah Abang, Basuki pun menggantikannya menghadiri rapat itu.

PPP: Kalau Jokowi yang Datang, Kami Tidak Akan "Walkout"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengatakan, fraksinya tidak akan meninggalkan sidang paripurna DPRD apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir di sidang itu. Mereka akhirnya keluar karena yang datang justru Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kalau Pak Jokowi yang datang, kami tidak akan walkout," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).
Pagi ini Jokowi meresmikan pembukaan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jokowi mengikuti acara peresmian green building selter transjakarta Polda di depan Mapolda Metro Jaya. Jokowi kemudian kembali ke Balaikota Jakarta untuk melanjutkan aktivitas pekerjaannya.
Menurut Matnoor, sikap Fraksi PPP akan tetap seperti itu hingga pimpinan DPRD DKI memanggil Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataan kontroversialnya. Pada sidang yang dilaksanakan siang ini, Fraksi PPP memilih walkout dan menyerahkan pemandangan fraksi mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta kepada pimpinan DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto.
Matnoor mengatakan, fraksinya telah mengirim surat pemanggilan Basuki kepada pimpinan DPRD DKI sejak satu bulan lalu. Hingga kini, belum ada respons dari pihak terkait. Matnoor menolak anggapan bahwa sikap fraksinya itu berkaitan dengan silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.
"Enggak ada. Tidak hanya semata-mata konflik dengan Haji Lulung (Lunggana)," kata Matnoor.
Pantauan Kompas.com, empat anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar dari ruang sidang adalah Matnoor, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Wakil rakyat itu sebelumnya telah mengisi presensi kehadiran. Adapun Lulung tidak tampak menghadiri sidang itu.
Menurut Fraksi PPP, pernyataan kontroversial Basuki selama ini dianggap melecehkan institusi DPRD. Pernyataan tegas Basuki itu juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki. Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki.

Basuki dan PPP Kian Mesra di Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta yang selama ini kurang harmonis tidak terjadi di sidang paripurna pada Rabu (4/12/2013). Pada sidang yang mengagendakan penyampaian pemandangan fraksi terhadap Rancangan APBD DKI 2014 itu, Fraksi PPP ikut menghadiri sidang tersebut. Padahal sidang paripurna tersebut dihadiri oleh Basuki.
Momen menarik terjadi ketika pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPRD DKI, Priya Ramadhani, mempersilakan PPP membacakan pemandangan fraksi. Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan, yang sebelumnya melakukan aksi walk out, kini mau membacakan pemandangan fraksi.
Sejak awal pembacaan pemandangan fraksinya, Matnoor tidak menyebut salam kepada Basuki. Dia selalu menggunakan kata Gubernur DKI Jakarta, meskipun Joko Widodo tidak menghadiri sidang paripurna. Dengan mengenakan jas hitam dengan dasi hijau, Matnoor berdiri di podium dan mulai menyampaikan pemandangan fraksi selama 20 menit.
Seusai membaca pemandangan fraksi, tiap perwakilan fraksi diharuskan menyerahkan salinan pemandangan kepada pimpinan sidang paripurna dan perwakilan eksekutif. Momen penyerahan pemandangan fraksi dan saling bersalaman inilah yang ditunggu-tunggu oleh anggota lain di DPRD.
Sebelum Matnoor sampai ke kursi Basuki, sorak-sorai sudah menggema di ruang paripurna. Sampai pada akhirnya, Matnoor bersalaman dengan Basuki membuat suasana menjadi semakin riuh. "Cie... uhuy... akur nih ye...," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus. Sementara itu, anggota DPRD lain bertepuk tangan. Basuki tampak tersenyum.
Momen ini terbilang langka sebab dalam tiga rapat terakhir yang dihadiri Basuki, PPP selalu walk out. Aksi keluar sidang itu ditengarai karena surat yang dilayangkan PPP kepada Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan tak kunjung direspons. Dalam surat itu, PPP meminta pimpinan DPRD DKI untuk menegur dan memanggil Basuki atas pernyataannya yang selama ini terkesan keras dan menyinggung institusi DPRD.
"Kemesraan" Basuki dengan PPP sebelumnya telah ditunjukkan saat jamuan makan siang eksekutif bersama DPRD DKI beberapa waktu lalu, di rumah dinas Gubernur, Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. "Setahun ini seolah-olah kita tidak akur. Kita akur-akur saja kok. Orang saja yang menganggap tidak akur, bersama PPP juga baik," kata Basuki saat itu seraya merangkul anggota Fraksi PPP, Ichwan Zayadi.

Bertemu di Pesta Kebun, Basuki dan Fraksi PPP Akur

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengundang pimpinan dan anggota DPRD DKI untuk makan siang bersama di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut hadir dalam acara tersebut dan tampak harmonis bersama anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hubungan antara Fraksi PPP dan Basuki mendapat sorotan setelah perbedaan pendapat antara kedua pihak. Anggota DPRD dari PPP dua kali menolak menghadiri sidang paripurna DPRD karena rapat juga dihadiri oleh Basuki.
Dalam acara pesta kebun di rumah dinas Jokowi siang ini, Basuki tampak saling menunjuk para anggota Fraksi PPP yang hadir. Anggota DPRD dari PPP itu meliputi Wakil Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, Matnoor Tindoan, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, Belly Bilalusalam, dan Ichwan Zayadi. Adapun anggota Fraksi PPP, Abraham "Lulung" Lunggana, tidak tampak menghadiri acara itu. Lulung dan Basuki pernah bersilang pendapat dalam penanganan pedagang kaki lima di Tanah Abang.
"Setahun ini seolah-olah kita tidak akur. Kita akur-akur saja, kok. Orang saja yang menganggap tidak akur, bersama PPP juga baik," kata Basuki di sela-sela acara tersebut.
Basuki mengharapkan agar pertemuan dan jamuan bersama DPRD DKI tidak hanya sekali dilaksanakan. Selain dapat membina silaturahim, jamuan makan itu juga dapat menghapus kecurigaan warga terhadap hubungan eksekutif dan legislatif.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah mengatakan, hampir seluruh anggota fraksi PPP datang untuk memenuhi undangan Jokowi itu. Ia percaya bahwa pertemuan itu dapat mempererat hubungan pemerintah dan parlemen daerah. Hal itu diyakini dapat memperlancar proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI 2014.
"Ini kan silaturahim dan acaranya informal. Pak Gubernur mengundang, ya kita datang," kata Maman.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, acara itu dilaksanakan di halaman belakang rumah dinas Jokowi. Halaman itu telah disulap sedemikian rupa untuk pesta kebun. Deretan meja tampak menyajikan beraneka ragam kuliner, mulai dari sate kambing, tahu telur, shabu-shabu, hingga beragam minuman menggugah selera.
Berhadapan dengan deretan meja itu, terdapat 13 tenda kecil berwarna merah dan di bawahnya terdapat meja dan kursi bagi para tamu. Di tempat inilah para wakil rakyat Jakarta tampak asyik mengobrol. Para tamu tampak hilir mudik antara tenda kecil dan meja makan.
Sayangnya, tepat pukul 14.15 WIB, hujan mengguyur kawasan Menteng. Akibatnya, para tamu tampak berhamburan ke dalam kediaman rumah dinas Jokowi. Para petugas penyaji makanan pun tergopoh-gopoh memindahkan seisi meja makan.
Kendati demikian, kemeriahan tidak berakhir. Dalam ruangan tamu rumah tersebut, Jokowi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dan lainnya tetap berkomunikasi. Tampak hadir dalam pesta kebun tersebut anggota DPRD Wanda Hamidah, Boy Sadikin, Prasetyo Edi Marsudi, Ashraf Ali, Johnny Welas Poly, Igo Ilham, Priya Ramadhani, Cinta Mega, dan Sayogo Hendrosubroto.

Selain anggota parlemen daerah, tampak juga sejumlah kepala dinas, yakni Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati, dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.

Ada Basuki, PPP "Ngambek" Tak Hadiri Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Jakarta pada Senin (28/10/2013) tidak dihadiri anggota fraksi PPP. Rupanya, fraksi partai berlambang Kabah ini masih ngambek kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Seharusnya, pandangan fraksi tentang raperda PT Jamkrida dibacakan oleh Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan. Namun, karena ia dan anggota lainnya menolak hadir, hanya laporan tertulisnya yang sampai ke tangan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. 

"PPP masih menolak untuk hadir. Tapi, ya masih bagus karena tetap memberikan pandangan secara tertulisnya," kata Ferrial sambil tertawa di DPRD DKI Jakarta.

Walaupun tak menghadiri paripurna, lima dari tujuh anggota fraksi PPP menandatangani buku absen. Mereka adalah Matnoor Tindoan, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, Belly Bilalusalam, dan Ichwan Zayadi. Sementara dua anggota fraksi lainnya, Abraham "Lulung" Lunggana dan Maman Firmansyah, tak menghadiri rapat paripurna.

Melihat aksi anggota fraksi PPP itu, Basuki hanya tertawa. 

Aksi fraksi PPP menolak menghadiri paripurna yang dihadiri oleh Basuki berawal dari protes anggota partai tersebut agar pimpinan DPRD DKI Jakarta menegur Wakil Gubernur yang dianggap kerap mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan mencederai DPRD DKI. Namun, hingga kini, permintaan fraksi PPP belum ditanggapi pimpinan DPRD DKI.

Dihadiri Basuki, Sidang Paripurna Hanya 15 Menit

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Jakarta pada Senin (28/10/2013) dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, seluruh fraksi tidak menyampaikan dan membacakan pandangan mereka. Paripurna pun hanya berlangsung 15 menit.

Padahal, rapat ini sudah tertunda selama empat jam dari jadwal, yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00. Namun, karena pimpinan DPRD DKI menerima tamu dari DPRD salah satu kota di Korea Selatan, paripurna baru dimulai pukul 14.00.

Berdasarkan agenda, paripurna itu seharusnya untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pembentukan PT Jamkrida. Masing-masing perwakilan fraksi hanya membacakan sedikit sambutan, tidak disertai dengan pandangan mereka. 

Tak lebih dari tiga menit, tiap fraksi menyampaikan laporan fraksi, diawali dengan anggota fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Taufik Azhar. Tanpa disangka, ia hanya mengucapkan selamat Sumpah Pemuda kepada yang menghadiri rapat tersebut. 

"Kami menyerahkan laporan pemandangan tentang usulan pembentukan BUMD PT Penjamin Kredit Daerah DKI kepada pimpinan. Dalam hal ini, izinkan kami juga menyampaikan selamat Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum," kata Taufik. 

Penyampaian Taufik yang singkat itu sempat membuat heboh ruang rapat paripurna. Tetapi, rupanya, apa yang dilakukan fraksi Golkar diikuti fraksi-fraksi lainnya, seperti fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, Hanura-Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan PKS. Rapat paripurna ini juga hanya dihadiri oleh 25 dari 94 anggota DPRD DKI.

Menanggapi hal itu, Basuki mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. "Enggak masalah, enggak apa-apa kok. Aku baca langsung selesai, kok," ujar Basuki.

0 komentar:

Poskan Komentar