Minggu, 02 Februari 2014

PDI-P Sarankan Basuki Temui Lulung dan PPP

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, William Yani, menyarankan agar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemui Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Matnoor Tindoan dan anggota Fraksi PPP, Abraham Lunggana. Dengan bertemu, diharapkan ada penyelesaian terhadap masalah komunikasi ketiga pihak itu.
"Ahok (Basuki) harus membuka komunikasi pertama. Bertemu enam mata antara Ahok, Lulung, dan Ketua Fraksi PPP; ngobrolsantai saja," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Rabu (4/9/2013) pagi.
William yakin bahwa aksi walkout empat anggota DPRD Fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD, Senin (2/9/2013) lalu, terjadi karena masalah komunikasi. Ia menyebutkan, peristiwa serupa pernah terjadi ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dikomandoi Fauzi Bowo dan Prijanto beberapa tahun silam. Ketika itu, DPRD membahas konflik di Makam Mbah Priok dan Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional juga tak ikut sidang.
"Fraksi lain terus terang kaget (dengan walkout PPP). Kalau begitu-begitu biasanya sebelumnya sudah dengar-dengar dulu, ini enggak tahu kita," kata William.
Khawatir jadi kebiasaan
Soal aksi walkout itu, anggota Komisi A bidang kebijakan pemerintahan tersebut mengatakan bahwa aksi itu memiliki tekanan politik cukup tinggi. Hal itu biasanya dilakukan karena tertutupnya jalan komunikasi antarkelompok politik.
Meski demikian, William yakin aksi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil rapat paripurna yang membahas revisi peraturan daerah tentang PT MRT Jakarta tersebut. Hal itu dikarenakan jumlah kursi PPP di legislatif Jakarta sedikit. Namun, ia khawatir sikap seperti itu dapat berimbas pada hal lain.
"Meski etikanya walkout diperbolehkan, takutnya jadi kebiasaan. Sedikit-sedikit komunikasi enggak lancar, walkout. Imbasnya gitu.Harus dibiasakan, walkout itu jalan terakhir," ujar William.
Sebelumnya diberitakan, empat anggota Fraksi PPP yang menghadiri sidang paripurna pada Senin lalu beranjak dari kursinya dan keluar ruangan atau walkout. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, aksi itu dilakukan karena surat pemanggilan Basuki yang dilayangkan PPP kepada pimpinan DPRD tak kunjung dipenuhi. Surat itu diajukan untuk memanggil Basuki dan meminta penjelasannya atas pernyataan-pernyataan Basuki yang dianggap melecehkan DPRD.
"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," ujar Matnoor sebelum meninggalkan ruang sidang.
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan fraksi atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik negara PT MRT Jakarta. Karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah meresmikan Pasar Blok G Tanah Abang, Basuki menggantikannya menghadiri rapat itu.

Lulung: Belum Ada Niat Baik Ahok untuk Bertemu

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung mengatakan, sampai saat ini belum ada pertemuan antara dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Lulung, belum ada niat baik dari Basuki untuk bersilaturahim dengannya.
Lulung mengatakan, surat pemanggilan Basuki yang dilayangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI kepada pimpinan DPRD telah didiskusikan bersama. Pimpinan DPRD, kata dia, sudah menggelar rapat untuk membahas sikap Fraksi PPP.
"Keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan Gubernur melalui Sekretaris Dewan. Namun, sampai hari ini belum ada waktu dan belum ada niat baik dari Ahok (Basuki) untuk bertemu," kata Lulung kepada wartawan, Selasa (3/9/2013) malam.
Surat pemanggilan fraksi kepada pimpinan DPRD telah dilayangkan sejak satu bulan lalu dan ditembuskan kepada tiap fraksi. Ia menjelaskan, dalam rapat pimpinan DPRD pada 19 Agustus 2013, pimpinan Dewan kemudian memutuskan memanggil dan bertemu Basuki untuk bersilaturahim. Hingga kini, pertemuan itu belum tercapai.
Tokoh masyarakat Tanah Abang itu mempertanyakan sikap pimpinan Dewan yang tak kunjung memanggil Basuki. Melalui silaturahim, ia berharap Basuki dapat mengklarifikasi beberapa pernyataannya yang dinilai kontroversial.
Sekali lagi, Lulung membantah persoalan fraksinya terkait permasalahan antara dirinya dan Basuki. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak tergiring opini dan membawa permasalahan ini menjadi persoalan pribadinya dengan Basuki. Menurutnya, persoalan Fraksi PPP ini telah menyangkut pimpinan Dewan.
Ketika Kompas.com mencoba menghubungi pimpinan DRPD, mulai dari Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan hingga Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, tidak ada jawaban dari pihak bersangkutan.
Perseteruan Basuki dengan PPP
Aksi walkout Fraksi PPP merupakan aksi kekecewaan fraksi terhadap pimpinan DPRD DKI yang tidak merespons surat pemanggilan Basuki. Surat pemanggilan itu telah dilayangkan sejak satu bulan lalu kepada pimpinan DPRD.
Di dalam surat pemanggilan itu, partai berlambang kabah itu meminta agar pimpinan DPRD memanggil dan meminta Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ucapan itu terutama yang dianggap telah merendahkan DPRD. Matnoor menjelaskan, dua pernyataan Basuki itu dianggapnya telah melecehkan DPRD.
"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaanDPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.
Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.
"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya sajabelagu banget," kata Basuki.
Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).
Pernyataan-pernyataan itulah yang membuat Fraksi PPP geram. Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Lulung Angkat Bicara soal PPP Vs Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pernah berkonflik bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Abraham Lunggana atau Haji Lulung, akhirnya angkat bicara atas perseteruan antara Fraksi PPP DKI dan Basuki. Lulung membantah apabila aksi walkout fraksi PPP pada sidang paripurna DPRD, Senin (2/9/2013), merupakan kelanjutan konfliknya dengan Basuki.
"Saya tegaskan, ini bukan masalah saya dengan Wagub. Ini masalah kami dengan institusi DPRD," kata Lulung kepada wartawan, Selasa (3/9/2013) malam.
Menurut dia, Fraksi PPP sudah melayangkan surat untuk meminta pimpinan DPRD memanggil Basuki sejak satu bulan lalu. Surat itu juga telah ditembuskan kepada masing-masing fraksi. Lulung menyatakan, tak sedikit fraksi yang sependapat dengan PPP untuk meminta Basuki mengklarifikasi segala pernyataan Basuki yang dianggap kontroversial. Namun, tak sedikit pula yang tidak mendukung langkah Fraksi PPP.
"Kalau teman-teman fraksi lain berpendapat sama, atas nama kebenaran, maka bisa mendukung kami. Tapi kalau tidak, ya kita tidak paksakan, ini kan demokrasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Tentang ketidakhadirannya dalam sidang paripurna beberapa akhir belakangan ini, Lulung membantah mangkir. Ia menceritakan, selama 12 hari, kondisi badannya sedang sakit sehingga harus dioperasi.
"Saya sempat dirawat 12 hari di RS Sahid Sahirman, silakan cek ke RS apa benar saya dirawat di sana. Saya juga sudah lapor ke Ketua Dewan, saya sakit dan tidak bisa beraktivitas di DPRD," kata calon anggota legislatif DPRD DKI 2014 itu.
Perseteruan Basuki dengan PPP
Aksi walkout Fraksi PPP merupakan aksi kekecewaan fraksi terhadap pimpinan DPRD DKI yang tidak merespons surat pemanggilan Basuki. Surat pemanggilan itu telah dilayangkan sejak satu bulan lalu kepada pimpinan DPRD.
Di dalam surat pemanggilan itu, partai berlambang kabah itu meminta agar pimpinan DPRD memanggil dan meminta Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ucapan itu terutama yang dianggap telah merendahkan DPRD. Matnoor menjelaskan, dua pernyataan Basuki itu dianggapnya telah melecehkan DPRD.
"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaanDPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.
Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.
"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya sajabelagu banget," kata Basuki.
Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).
Pernyataan-pernyataan itulah yang membuat Fraksi PPP geram. Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Soal Basuki, PPP Disarankan Tak Bawa Bendera Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik, Andrinof Chaniago, menilai berlebihan jika Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meninggalkan ruang sidang karena surat pemanggilan terhadap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak ditanggapi. Andrinof mengatakan, sikap Fraksi PPP yang begitu ngototmemanggil Basuki itu seolah menunjukkan pembelaan PPP terhadap salah satu anggotanya yang bersilang pendapat dengan Basuki.
Fraksi PPP menolak mengikuti sidang paripurna DPRD DKI, Senin (2/9/2013). Sidang itu membahas revisi peraturan daerah atas pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta. Aksiwalkout PPP dilakukan karena pimpinan DPRD tak kunjung memanggil Basuki untuk menjelaskan pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial, antara lain soal hak interpelasi dan honor dalam pembentukan panitia khusus di DPRD.
"Kalau cerdas, kan, ajak anggota Dewan dari fraksi lain, bikin pernyataan sama-sama. Sejauh dia Ahok kan tidak menunjuk fraksi tertentu," kata Andrianof saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2013).
Andrianof menilai, aksi walkout yang dilakukan Fraksi PPP kemarin masih terkait erat dengan perseteruan antara Basuki dan Wakil Ketua DPRD DPRD yang juga anggota Fraksi PPP, Abraham "Lulung" Lunggana. "Kalau membawa bendera partai, orang hanya melihatnya sebagai kelanjutan perseteruan Ahok-Lulung," ujarnya.
Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.
"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya- nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya sajabelagu banget," kata Basuki.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan membantah sikap fraksinya itu berkaitan dengan silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.
"Enggak ada. Tidak hanya semata-mata konflik dengan Haji Lulung (Lunggana)," kata Matnoor, Senin kemarin.
Selain Matnoor, anggota lain Fraksi PPP DPRD DKI yang melakukan walkout di sidang paripurna adalah Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Keempatnya telah mengisi presensi kehadiran. Adapun Lulung tidak tampak menghadiri sidang tersebut.

Pengamat: Basuki Tak Perlu Komentari Perilaku DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik, Andrianof Chaniago, menilai tidaklah mengada-ada bila Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar tentang honor tambahan untuk anggota panitia khusus DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, ia menyarankan agar komentar seperti itu tidak disampaikan di hadapan publik.
Andrinof mengatakan, dengan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota DPRD Belitung Timur maupun DPR RI, Basuki pasti tahu sumber-sumber penerimaan anggota parlemen. "Termasuk sumber-sumber penerimaan tambahannya," kata Andrianof saat dihubungi, Selasa (3/8/2013).
Namun, Andrianof menyarankan agar Basuki membatasi diri dalam memberikan komentar. Ia berpendapat, komentar itu sebaiknya disampaikan dalam konteks yang masih berhubungan dengan masalah pemerintahan. Hal itu untuk menghindari konflik dengan DPRD ataupun hal-hal kontroversial lain.
"Kalau perilaku anggota Dewan di luar urusan pemerintahan, sebaiknya jangan dikomentarin," ujarnya.
Ketika DPRD DKI membentuk pansus mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu.
"Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).
Akibat komentar itu, ditambah dengan komentar Basuki soal rencana pengajuan hak interpelasi anggota DPRD, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI merasa bahwa ucapan itu telah melecehkan institusi DPRD. Fraksi PPP telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Basuki kepada pimpinan DPRD. Partai berlambang kabah itu ingin meminta klarifikasi atas pernyataan-pernyataan Basuki tersebut.

0 komentar:

Poskan Komentar