Jumat, 07 Februari 2014

Soal Pengelolaan Dana Haji

Soal Pengelolaan Dana Haji, KPK Panggil Politisi PKS

JAKARTA , KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera , Jazuli Juwaini , terkait di masa mendatang pengelolaan dana haji , Kamis ( 2014/06/02 ) . Lembaga antikorupsi ITU Tengah menyelidiki pengelolaan dana haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012-2013.

" Bukan Saksi . Dimintai masukan Dan Pendapat tentang penyelenggaraan Saksi . Sebelumnya , Wakil Ketua Komisi di VIII SAYA Suami melengkapi Saja , " kata Jazuli , SAAT memenuhi panggilan KPK Pagi Tadi .

Adapun Komisi VIII merupakan mitra Kementerian Agama diakui pada saat terhutang . SAAT dikonfirmasi , Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku belum industri tahu kepentingan lembaganya memanggil Jazuli .

" SAYA determine Dulu ," katanya.

Namun , Johan membenarkan pihaknya melakukan penyelidikan Tengah soal pengelolaan dana haji . Terkait di masa mendatang penyelidikan Suami , KPK meminta Amortisasi anggota Komisi VIII DPR , Hasrul Azwar , Senin ( 2014/03/02 ) .

Sebelumnya Johan mengatakan , Dalam, alt Proses penyelidikan Suami , tim KPK mengumpulkan data yang terkait di masa mendatang Dan Amortisasi . Jika Nantinya ditemukan doa Alat Parts Bukti Yang CUKUP mengindikasikan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , KPK menetapkan tersangkanya akan sesuatu.

Diberitakan sebelumnya , Sekitar Januari 2013 , KPK MULAI menelaah Laporan Perubahan 'masyarakat mengenai pengelolaan dana haji . Direktorat Pencegahan KPK juga telah mengerjakan diversity keragaman mengenai dana haji nihil . Masih PADA Tahun Yang sama , KPK mengirimkan tim Ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji 2013.

Ketika ITU , Johan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Laporan Perubahan Hasil Audit Pusat Pelaporan Dan Analisis Istimewa Keuangan ( PPATK ) mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji . PPATK telah mengaudit pengelolaan dana haji periode 2004-2012 . Bahasa Dari pemeriksaan nihil , PPATK menemukan Istimewa mencurigakan sebesar Rp 230 Miliar Yang regular tidak jelas penggunaannya .

Selama periode nihil , dana haji dikelola mencapai Rp Yang 80 triliun Artikel Baru iuran Hasil sekitar Rp 2,3 triliun per Tahun . Namun , dana sebanyak ITU disinyalir regular tidak dikelola secara transparan sehingga berpotensi dikorupsi . Haji terkait di masa mendatang pengelolaan dana Suami , KPK pernah meminta pemerintah menghentikan SEMENTARA pendaftaran Calon haji .

KPK mensinyalir ADA indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam, penyelenggaraan haji , terutama terkait di masa mendatang pengelolaan dana Setoran Overdue Yang diserahkan Calon jamah kepada pemerintah . KPK juga beranggapan pendaftaran jamah secara Terus - menerus Akan menyebabkan JUMLAH Setoran Overdue Terus bertambah . Padahal , Kuota jamah haji putar relatif sama bahasa Dari Tahun Ke Tahun . Kondisi Suami berpotensi menciptakan Peluang korupsi, , misalnya Artikel Baru memainkan sebagai nomor antrean haji untuk mendapatkan iuran

PPATK "Diadili" Fraksi PPP

JAKARTA , KOMPAS.com - Pusat Pelaporan Analisis Dan Istimewa Keuangan ( PPATK ) PADA Rabu ( 2013/08/01 ) melakukan pertemuan Artikel Baru Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) . Pertemuan Suami regular tidak terbilang biasa Biasa lantaran dilakukan pertemuan Atas Inisiatif Fraksi PPP . Kedatangan Ketua PPATK M Yusuf disambut Diposkan oleh seluruh pimpinan Fraksi , seperti Ketua Fraksi PPP Hasrul Azhwar Dan Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi .

Selain ITU , belasan politisi PPP juga Tampak Hadir , seperti Ahmad Yani , Irgan Chairul Mahfidz , M Romahurmuzy , Dan Dimyati Natakusumah . Pertemuan Yang awalnya pajaknya Tertutup akhirnya dibuat Terbuka untuk Media Dan dilakukan di sebuah RUANG rapat Fraksi PPP di Lantai 15 .

Pertemuan berlangsung setidaknya selama 2 jam . Selama pertemuan ITU , Yusuf mendapat BANYAK pertanyaan soal temuan PPATK Atas adanya 20 anggota Banggar Yang memiliki Rekening Gendut Dan temuan tentang 41 orangutan anggota DPR periode 2004-2009 Yang dilaporkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang .

Di sela - sela pertanyaan ITU , para anggota Dewan pun mengeluhkan kondisi Yang Cara cara membuat anggota DPR tak dipercayai . " Kondisi anggota Dewan inisial Tanggal Gabung terpuruk . SAYA berharap supaya Suami reguler regular tidak begitu kayak Dahlan Iskan Yang Bilang Kami pemeras , Lalu diralat , lamban TAPI responsnya jadi Kami pun sudah dicap . SAYA HARAP PPATK regular tidak begitu biasa, " ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azhwar .

Hasrul mengatakan Laporan Perubahan Perubahan - Perubahan Yang Laporan Perubahan menyudutkan anggota Dewan Dan telah terpublikasikan secara Barisan aritmetik secara reguler regular tidak langsung membentuk PERSEPSI ' ' masyarakat . " SAMPAI SAYA Yang biasanya Naik Pesawat kelas Ekonomi , Sekali - kalinya Naik kelas Bisnis langsung disinisi , " imbuhnya .

Selain ITU , para anggota Fraksi PPP juga mencecar Yusuf Artikel Baru pertanyaan Seputar temuan PPATK terkait di masa mendatang di Masa mendatang penyimpangan dana haji . " Temuan Suami Cara cara membuat Jamah PPP ITU dag dig menggali KARENA menyangkut Kementerian Agama Yang menterinya adalah ketua Umum PPP , " ujar Dimyati .

Menanggapi ITU , Yusuf kemudian meminta Maaf kepada seluruh Fraksi PPP . " Secara Pria SAYA Minta Maaf di Samping pers Siaran Yang akhirnya menimbulkan Reaksi Keras seperti inisial . Tolong digaris bahwa SAYA reguler regular tidak pernah berpikir atau Berencana menyerang Teman -teman PPP , " kata Yusuf .

Ia menjelaskan , dirinya regular tidak teratur Mengerti data Kementerian Agama mengapa justru menuduh PPATK salat . Padahal , temuan adanya penyimpangan dana haji sebesar Bahasa Bahasa Dari Rp 80 triliun ITU dihitung bahasa Bahasa Dari Tahun 2008-2011 .

" Nah , Dari Rp 80 triliun kemana Saja ? Di ANTARA JUMLAH ITU , ADA Yang regular tidak teratur Wajar , TAPI regular tidak teratur langsung disebut kejahatan juga . Penelusuran Kami menemukan ADA Yang masuk Ke Rekening Pribadi , ADA Yang beli Kendaraan hingga mebel . INI kan dana Umat . Kami biasa regular tidak menyebutkan petinggi Kemenag , " tutur Yusuf .

Hasrul pun akhirnya menghargai pernyataan Bahasa Bahasa Dari Yusuf ITU . Bahasa Bahasa Dari Hasil pertemuan ITU , Hasrul mengaku mendapat Gambaran lebih jelas soal pengelolaan dana haji Yang Ramai dibicarakan belakangan inisial . Selain PPATK , Fraksi PPP sebenarnya juga sudah memanggil lebih Dulu Dirjen Pelaksanaan Haji Dan Umrah Anggito Abimanyu kemarin .

Ditanyakan soal forum pertemuan Yang dilakukan Bukan Dalam, terbesarnya OS rapat Komisi ITU , Yusuf menegaskan bahwa dirinya Datang lantaran diundang . " INI konteksnya pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , " kata Yusuf .


" Siapa pun Yang Ikut campur Bisa dipidana , jadi regular tidak teratur ADA Yang intervensi Kami, " tambah Yusuf .

KPK Telaah Laporan soal Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah laporan masyarakat yang masuk terkait pengelolaan dana haji. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihak pengaduan masyarakat KPK telah menerima laporan tersebut.
"Itu sudah masuk ke KPK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian penyelenggaraan haji. Di Dumas (pengaduan masyarakat) juga sedang ada telaah tentang laporan pengelolaan haji itu," kata Johan di Jakarta, Senin (7/1/2013).
Mengenai isi laporan pengaduan soal pengelolaan dana haji yang ditelaah KPK itu, Johan tidak menjelaskannya lebih jauh. Dia mengatakan, hasil kajian atas laporan tersebut nantinya akan menentukan apakah KPK bakal memulai penyelidikan atau malah langsung melakukan penyidikan atau tidak.
Menurut Johan, laporan tentang pengelolaan dana haji yang diterima KPK ini berbeda dengan kajian penyelenggaraan haji yang dilakukan Direktorat Pencegahan KPK. Selain menelaah laporan, KPK tengah mengkaji penyelenggaraan haji. Tahun ini, lembaga antikorupsi itu mengirim tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji. "Hasil kajian itu belum selesai," tambahnya.
Masih terkait haji, menurut Johan, KPK telah menerima laporan hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji. Laporan PPATK tersebut, katanya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kajian penyelenggaraan haji yang dilakukan KPK.
PPATK temukan kejanggalan
Seperti yang diberitakan sebelumnya, PPATK telah mengaudit pengelolaan dana haji periode 2004-2012. Dari audit tersebut,PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Namun, dana sebanyak itu disinyalir tidak dikelola secara transparan sehingga berpotensi dikorupsi. Misalnya, pemilihan bank untuk penempatan dana haji tidak dilakukan dengan parameter yang jelas.
"Misalnya, tidak dijelaskan mengapa dana selalu ditempatkan di bank X, bukan bank Y. Tidak ada penjelasan, misalnya, apakah bank X memberikan imbal hasil lebih tinggi ketimbang bank Y," kata Kepala PPATK M Yusuf, beberapa waktu lalu.
Contoh ketidaktransparanan lain adalah mekanisme penukaran valuta asing (valas) dalam penyelenggaraan haji. Penukaran valas selalu dilakukan di tempat penukaran yang itu-itu saja, sementara tidak dijelaskan apa parameter dalam memilih tempat penukaran valas.
Terkait pengelolaan dana haji ini, KPK sebelumnya pernah meminta pemerintah menghentikan sementara pendaftaran calon haji. KPK mensinyalir ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji, terutama terkait pengelolaan dana setoran awal yang diserahkan calon jemaah kepada pemerintah. Menurut KPK, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan kementerian yang paling bandel menindaklanjuti rekomendasi pembenahan sistem yang berpotensi korup di lembaganya.
KPK pernah memberikan rekomendasi kepada Kemenag tentang 48 pokok yang harus dibenahi agar tidak terjadi korupsi. Dari 48 pokok rekomendasi, hanya empat pokok yang ditindaklanjuti. Kemenag juga tidak mempertimbangkan kompetensi pada pembenahan sistem. KPK juga beranggapan pendaftaran jemaah secara terus-menerus akan menyebabkan jumlah setoran awal terus bertambah. Padahal, kuota jemaah haji relatif sama dari tahun ke tahun. Kondisi ini berpotensi menciptakan peluang korupsi. Ada potensi memainkan nomor antrean dengan mendapatkan imbalan.

0 komentar:

Poskan Komentar