Jumat, 23 Mei 2014

Bawaslu Siapkan "Senjata" Hadapi Sidang Sengketa Pemilu di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil Pemilu Legislatif 2014, Jumat (23/5/2014). Sebagai pihak terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan formulir penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau formulir C1.
"Kami menyiapkan diri dengan pembekalan. Kami juga sudah miliki dokumen C1 dari setiap TPS," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Lembang, Jawa Barat, Jumat (23/5/2014).

Ia mengatakan, pihaknya mengumpulkan jajaran Bawaslu daerah di dua titik untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Muhammad menambahkan, persiapan lainnya adalah mengumpulkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu yang telah dikeluarkan kepada KPU sebagai bahan dokumen di persidangan.

Sebelumnya, MK mengatakan, sudah menerima 767 sengketa Pileg 2014. Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan, jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada tahun 2009 ada 628 perkara, sementara tahun ini ada 767 perkara,

Dari 767 perkara ini, 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh calon anggota DPD. Hamdan yakin MK akan bekerja maksimal dan mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak 23 Mei.

Dalam penanganan sengketa ini, MK akan membagi penanganan per provinsi untuk panel hakim yang telah dibentuk. Perkara dari 10 akan ditangani Panel I, 11 provinsi oleh panel II, dan 12 provinsi oleh panel III. Masing-masing panel akan diisi oleh tiga hakim MK

MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Sengketa Caleg DPD


Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana mengenai sengketa Pemilu 2014 untuk gugatan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah, Jumat (23/5/2014). Sidang digelar pada pukul 19.40  WIB. Pada sidang perdana ini, majelis hakim hanya melakukan klarifikasi gugatan-gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon.

"Malam ini hanya untuk pemeriksaan permohonan gugatan. Nanti di hari-hari selanjutnya mekanisme sidang kami sudah terbagi pada sidang panel," kata Ketua MK Hamdan Zoelva, Jumat (23/5/2014) malam.

Klarifikasi yang dilakukan terkait teknis-teknis pengaduan yang diajukan oleh pemohon. Namun, pemohon sudah banyak yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan seputar pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April lalu. Hamdan sempat berkali-kali memberikan penjelasan kepada peserta sidang agar menyampaikan hal-hal teknis pengaduan.

"Saya sudah ingatkan dari awal, kita malam ini membahas hal-hal teknis pengaduan dulu. Kalau sudah membahas substansial itu nanti kami berikan kesempatan di sidang panel," kata Hamdan.

Selanjutnya, dalam penanganan sengketa ini, MK akan membagi penanganan per provinsi untuk panel hakim yang telah dibentuk. Perkara dari 10 provinsi akan ditangani Panel I; 11 provinsi oleh Panel II; dan 12 provinsi oleh Panel III. Masing-masing panel akan diisi oleh tiga hakim MK.

Sidang panel akan dilanjutkan pada hari Senin (26/5/2014). Jumlah sengketa pemilu yang diajukan oleh caleg DPD adalah 32 kasus.

Saat KPU ”Dihakimi” Anggota Komisi II


Deretan kursi anggota DPR di Ruang Rapat Komisi II di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2014), terlihat penuh. Para anggota Komisi II tetap rajin menghadiri rapat, tak peduli hiruk-pikuk bursa pencalonan presiden.

Mereka juga tetap masuk bekerja meski hasil pemilu cukup mengecewakan. Dari 52 anggota Komisi II DPR, hanya 18 anggota yang kembali terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Agenda Komisi II kali ini Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temanya, evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden.

Tidak seperti biasa, hampir semua anggota Komisi II yang hadir mengajukan diri untuk berbicara setelah mendengarkan pemaparan Ketua KPU Husni Kamil Manik. Umumnya, anggota mengeluhkan maraknya kecurangan selama pemilu legislatif, yang membuat mereka kehilangan banyak suara.

Tawaran membeli suara

Abdul Wahab Dalimunthe dari Fraksi Partai Demokrat yang jarang bicara pun, kemarin, angkat bicara. Mantan calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu mengeluhkan politik uang yang banyak terjadi.

Ia mengaku ditawari untuk membeli suara. "Saya ditawari membayar sekian untuk 1.000 suara. Tetapi, saya bilang ke calo itu, uang yang saya kasih dihitung piutang. Nanti kalau saya tidak jadi, saya sita rumahnya. Akhirnya calo itu tidak mau," tutur dia.

Penolakan itu ternyata membuat perolehan suara Dalimunthe turun drastis. Ketua DPRD Sumatera Utara tahun 2004 itu hanya memperoleh sekitar 38.000 suara, turun lima kali lipat dari perolehan suaranya pada Pemilu 2009 yang mencapai lebih dari 192.000 suara.

Dalimunthe juga menyoroti kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dinilai kurang profesional. "Petugas KPPS ini abal-abal, ada pemilih yang menunjukkan KTP, tidak diterima," ujar dia.

Unais Ali Hisyam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan, mengibaratkan suara pemilih seperti ikan. Caleg bisa memilih ikan ditangkap di laut dengan memakai jaring atau membeli ikan ke pasar. ”Kalau ada pasar, artinya ada penjual dan pembeli suara. Saya sepakat dengan penilaian KH Hasyim Muzadi, Pemilu itu bukan pemilihan umum, tetapi pembelian umum,” tutur dia.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 itu berakhir sekitar pukul 18.00. Rapat yang awalnya mengagendakan laporan pelaksanaan pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden berubah menjadi ajang penghakiman bagi KPU. (NTA)

Media Makin Banyak, Sosialisasi Pemilu Justru Kurang


Komisi Pemilihan Umum (KPI) dinilai kurang melakukan sosialisasi pemilu dengan efektif. Padahal, saat ini jumlah media massa lebih banyak dibandingkan pada masa Orde Baru.
"Media sekarang makin banyak, tapi sosialisasi pemilu malah kurang," ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Ari Nurchahyo di Lembang, Jawa Barat, Kamis (22/5/2014).

Ia mengatakan, pada saat Orde Baru, hanya ada satu televisi publik dan dua televisi swasta. Namun, sosialisasi pemilu lebih mengena kepada masyarakat. Bahkan hingga sekarang orang masih mengingat jingle pemilu saat itu.

Sebelumnya, peneliti Senior Founding Father House Dian Permata mengatakan, sebanyak 85,77 persen atau sekitar 851 orang dari 992 orang, yang mengaku tahu ada Pilpres 2014, menyatakan tidak tahu tanggal pemungutan suara. Dian mengatakan, dari 1.090 orang yang disurvei, 91 persen mengaku tahu ada penyelenggaan pilpres tahun ini.

"Dari 91 persen yang tahu ada pilpres 2014 itu, 85,77 persennya tidak tahu tanggal berapa tepatnya hari pemungutan suara," ujar Dian.

Dia mengatakan, hanya 2,2 persen responden yang dapat menjawab dengan tepat soal hari-H pemumgutan suara pilpres.

0 komentar:

Poskan Komentar