Jumat, 23 Mei 2014

PAN: Wanda Hamidah Kita "Sedekahkan" kepada Jokowi-JK

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengaku tak ingin berpolemik dengan pernyataan sikap salah seorang kader partainya, Wanda Hamidah. Wanda kecewa karena PAN tidak mendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.

"Kita 'sedekahkan', kita dapatkan yang lain yang lebih berbobot," kata Tjatur saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Dalam waktu dekat, kata Tjatur, PAN akan membahas persoalan tersebut. PAN akan memberikan sanksi kepada Wanda. "Ada sanksinya, tetapi tetap kita belum memutuskan karena kita lihat semuanya," ujarnya.

Sebelumnya, Wanda mengaku kecewa atas keputusan partainya yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Anggota DPRD DKI Jakarta ini justru mendukung Jokowi. "Kemarin, saya deklarasi di Twitter, dukung Jokowi-Jusuf Kalla. Memang, tidak ada pemimpin yang sempurna. Akan tetapi, kita harus pilih yang terbaik," kata Wanda seperti dikutip Tribunnews.com.

Jika nanti pemilu dimenangkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, Wanda akan meminta mereka berkomitmen menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini.


Terkait dengan sikap politik PAN yang berkoalisi dan mendukung Prabowo sebagai bakal capres, Wanda mengaku terluka. Sejak awal, ia mengaku memutuskan terjun ke dunia politik karena ingin ikut mendesak penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Saat ini, ketika ketua umum saya (Hatta) lakukan koalisi, ini menjadi luka yang harus saya telan dalam-dalam. Saya terluka. Saya tetap tidak bisa menerimanya. Idealisme itu, di mana pun mereka berada, para aktivis 1998, idealisme tetap akan mereka bawa," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PAN Jadi Timses Jokowi-JK, Apa Kata Hatta Rajasa?


Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir menjadi salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Padahal, PAN bergabung ke poros Partai Gerindra, yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Hatta juga adalah Ketua Umum PAN pada saat ini.

"Enggak apa-apa, enggak masalah," kata Hatta ketika diminta komentar soal pilihan Sutrisno itu seusai berkunjung ke kediaman mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bersama Prabowo, Jumat (23/5/2014) malam.

Menurut Hatta, Sutrisno sudah lama tidak aktif dari PAN dan kegiatan politik praktis lainnya. Hatta tidak melihat bergabungnya Sutrisno itu sebagai tanda perpecahan di internal partainya.

Sutrisno adalah Ketua Umum PAN pada periode 2005-2010. Dia menggantikan Amien Rais dan menjabat sebelum periode kepemimpinan Hatta.

Nama Sutrisno masuk dalam daftar tim sukses pemenangan Jokowi-JK yang diumumkan pada Jumat siang. Dia menjadi salah satu tim pengarah bersama beberapa tokoh senior nasional maupun politisi senior partai pengusung pasangan Jokowi-JK.

Selain Sutrisno, nama-nama yang tercantum sebagai tim pengarah dalam tim sukses tersebut adalah Sidharto Danusubroto, Hasyim Muzadi, Abdul Azis Mansyur, Dimyati Rais, Puan Maharani, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, As'ad Said Ali, dan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan.

Disebutkan pula masuk dalam tim tersebut yaitu Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainuddin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, Pramono Anung, Andi Muawiyah Ramli, dan Nurhayati Said Aqil Siradj. Namun, pencantuman nama Nurhayati Said Aqil Siradj tersebut sudah mendapat bantahan.

Istri Ketua PBNU Bantah Jadi Timses Jokowi-JK

Nurhayati Said Aqil Siradj membantah dirinya masuk dalam barisan tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014. Nurhayati adalah istri dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj. Said sebelumnya menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Ibu (Nurhayati) tidak pernah menawarkan diri pada siapa pun untuk menjadi timses," kata Juru Bicara Keluarga Said Aqil, saat dihubungi Kompas.com, M Nabil Haroen, Jumat (23/5/2014) malam.

Nabil menegaskan, Nurhayati tak kenal dan tak pernah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Kalaupun ada penawaran, kata Nabil, penawaran itu datangnya dari Partai Kebangkitan Bangsa.

"Waktu ditawari oleh PKB, ibu bilang mau minta izin dulu ke suami. Tapi karena Pak Kiai (Said Aqil) tak menjawab, itu diartikan kalau ibu tak diizinkan," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam daftar tim pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014, nama Nurhayati masuk dalam tim pengarah. Koordinator pengarah tim pemenangan itu adalah Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Sidharto Danusubroto yang saat ini menjabat Ketua MPR menggantikan almarhum Taufiq Kiemas.

Tjahjo mengatakan, nama Nurhayati ada dalam daftar tim pemenangan atas keinginan pribadi. "Atas keinginan sendiri. Dia (Nurhayati) yang menawarkan, masa enggak kita terima?" ucap Tjahjo, Jumat sore.

JK: Jokowi Tidak Meninggalkan Jakarta


Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, Joko Widodo alias Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden bersamanya, tidak akan meninggalkan Ibu Kota jika terpilih sebagai presiden. Alasannya, kata Kalla, Istana Negara yang menjadi kantor presiden masih berlokasi di Jakarta.

"Medan Merdeka Selatan kantor gubernur, Medan Merdeka Utara ada Istana Presiden," ujar Kalla,  sambil tersenyum saat memberi sambutan dalam acara Lokakarya Visi Misi Program Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim 85, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2014).

Kalla mengatakan, pernyataannya ini merespons banyaknya pihak yang menuding Jokowi tak menuntaskan tugasnya sebagai gubernur dan meninggalkan Ibu Kota untuk maju sebagai capres. Padahal, kata Kalla, jika menjadi presiden, Jokowi dapat membenahi masalah Jakarta dengan kebijakan-kebijakannya sebagai presiden.

Menurut dia, permasalahan di Jakarta seperti banjir dan kemacetan perlu diselesaikan pada level nasional. Jika Jokowi menjadi presiden, lanjut JK, dia dapat membuat kebijakan terhadap daerah-daerah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.

"Jokowi selain memperbaiki Jakarta, juga memperbaiki skala nasional," katanya.

0 komentar:

Poskan Komentar