Kamis, 11 September 2014

katanya Menurut Media Online Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya

Anggota DPRD DKI Jakarta Ayang akrab disapa Haji Lulung atau braham Lunggana mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki Wakil Gubernur DKI jakarta "Ahok" Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.

"Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur," kata Lulung, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Untuk diketahui, DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Menteri Dalam Negeri-lah yang berwenang melantik gubernur melalui SK Mendagri.

Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan kerasnya terkait DPRD.

Meski maksud pernyataan Basuki adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini bahwa DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI. "Makanya, kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata anggota Dewan yang pernah terkena kasus "Lamborghini" itu.

Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki membuatnya tersinggung. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan "sapi perah" oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan.

Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Basuki menjadi gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. "Gubernur dan wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum," kata Lulung.

Penyatan Ahok: kepada lulung Kita Lihat Siapa yang Kariernya Akan Binasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terpancing pernyataan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung, yang menyebut karier Basuki harus dihabisi.

"Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa," kata Basuki, di Hotel Four Season, Kamis (11/9/2014) malam. 

Sebelumnya, Lulung menyatakan bahwa pernyataan Basuki tentang revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah telah melebar hingga merendahkan lembaga legislatif.

Menurut Lulung, Basuki telah memperlihatkan sikap tak beretika sebagai seorang wakil gubernur. 

"Ya sudahlah, dia kan memang sudah bilang kalau aku gila. Kalau memang gila, ya sudah," imbuh Basuki soal pernyataan Lulung.

Sebelumnya diberitakan, Lulung mengancam akan mengerahkan kekuatan di lembaga legislatif untuk tak menggelar sidang paripurna pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden.

Lulung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta ini mengatakan, DPRD akan menggunakan hak interpelasi, alias meminta keterangan dari pemerintah, untuk memanggil Basuki.

Lewat interpelasi itu, kata Lulung, DPRD DKI akan meminta pertanggungjawaban Basuki terkait beragam pernyataan yang menyinggung DPRD. Meskipun pernyataan Basuki berlaku umum untuk semua DPRD di Indonesia, Lulung berkeyakinan bahwa yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI.

"Makanya kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata pria yang sempat membuat kehebohan dengan mobil Lamborghini itu. 

Pernyataan Ahok Calon Gubernur jakarta : Kalau Anda Mau Ribut-ribut Sama Saya, Ayo Pembuktian Terbalik!


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menantang para "penyerang"-nya untuk melakukan pembuktian terbalik atas kepemilikan harta masing-masing. 

Tantangan ini disampaikan Basuki setelah dia mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena beda pendapat soal mencuatnya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Makanya saya bilang kalau Anda mau ribut-ribut sama saya, ya pembuktian terbalik deh," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Basuki mengatakan, dia tak asal bicara soal dampak dari pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD, termasuk soal kerawanan praktik politik uang di dalamnya. 

"Ini kan sudah ada temuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dulu bahwa ada dana-dana siluman, (tetapi) kok Anda enggak pernah tuntut BPKP?" ujar Basuki, ditujukan kepada para penentang pendapatnya.

"Terus ada bukti pemborosan Rp 2,3 triliun di Dinas Pendidikan (DKI Jakarta), kok Anda enggak ngomong?” lanjut Basuki, mempertanyakan bahwa kritik yang dia dapatkan sekarang diperoleh gara-gara beda pendapat soal mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.

Basuki menyarankan orang-orang yang sekarang mempersoalkan pendapat dan pilihan politiknya ini untuk tak meributkannya lagi, kecuali mereka juga mau membuka data harta kekayaan dengan mekanisme pembuktian terbalik. 

"Saya pernah di DPRD. Saya pernah di DPR. Saya seorang mantan semua (lembaga). Mari kita buktikan harta kita secara terbalik, biaya hidup kita berapa, pajak yang kita bayar berapa?" tantang Basuki. 

"Saya sudah klarifikasi. BPKP ngomong di paparan, enggak ada yang ribut tuh. BPKP kan ngomong waktu itu, ada dana-dana siluman, tiba-tiba siluman. Jadi, gak usah cari gara-garalah," imbuh Basuki.
 
Info dari situs oline media Kompas 

0 komentar:

Poskan Komentar