Informasi title

infomasi yang kami berikan mengulas tentang berita yang ada dan tidak mengada- ngada.

Tajam

Infomasi berita yang kami berikan akurat dan terpercaya.

Berita populer

berita terpopuler baik dari dalam negri dan luar negri.

Sumber berita

diambil dari fakta - fakta yang ada bukan buayan.

Berita terkini

berita terhangat yang menjadi perbincangan banyak orang.

Kamis, 11 September 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi Ingatkan Potensi Korupsi jika Pilkada Lewat DPRD

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengingatkan tingginya potensi korupsi jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan itu membuat proses pelembagaan demokrasi yang seharusnya berjalan beriring dengan pemberantasan korupsi menghadapi ancaman serius.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, bisa terjadi rekayasa kekuasaan oleh elite politik jika pemilihan kepala daerah diserahkan kembali kepada DPRD. Potensi terjadinya korupsi dari rekayasa elite dalam pemilihan kepala daerah terbuka lebar.

Pemaksaan elite politik agar kepala daerah dipilih oleh segelintir elite bisa juga disebut sebagai korupsi demokrasi. ”Ini salah satu indikasi dan fakta yang bisa dan biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi sebagai political corruption dan korupsi demokrasi,” kata Bambang, Kamis (11/9/2014), di Jakarta.

Rakyat yang seharusnya berdaulat dan mengontrol kekuasaan tersisih perannya karena pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD membuat hubungan dengan kekuasaan berlangsung asimetris. Terlebih upaya membuat kembali perundang-undangan pilkada lewat DPR dilandasi oleh hasrat terhadap kekuasaan. ”Makna daulat rakyat sejati seperti dijamin konstitusi di mana rakyat menjadi subyek utama dalam memilih kepala daerahnya didelegitimasi secara inskonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada syahwat dan libido kekuasaan,” kata Bambang.

Oleh karena itu, rakyat perlu menyimak dengan saksama seluruh proses pembuatan dan revisi RUU Pilkada karena ini menyangkut hak mereka secara konstitusional yang sedang direbut oleh elite politik.

”Kini saatnya rakyat menyimak dengan saksama seluruh proses pembuatan atau revisi RUU Pilkada. Mengidentifikasi siapa saja yang punya sikap dan pandangan yang secara tegas maupun tersamar mendukung tidak dipenuhinya hak-hak rakyat untuk memilih langsung,” kata Bambang.

Di masa depan, rakyat bisa mengidentifikasi siapa saja yang merampas hak-hak politik mereka dan menghukumnya secara politik. Menurut Bambang, elite politik yang memaksakan kehendaknya agar rakyat tak lagi bisa memilih pemimpin secara langsung bisa diidentifikasi sebagai pelaku korupsi politik.

”Rakyat harus secara kritis mengkaji dan mempertanyakan beberapa hal sebagai wacana, yaitu apakah mereka yang mendelegitimasi hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung bisa disebut sebagai pelaku korupsi politik atau pelaku korupsi demokratisasi, dan atau apakah pelaku tersebut dapat dikenai sanksi politik dan sosial agar mereka konsisten dan amanah menjalankan daulat rakyat,” ujar Bambang.

Busyro Muqoddas, juga Wakil Ketua KPK, mengatakan, belajar dari hasil penelitian KPK soal penerbitan izin usaha pertambangan yang diselewengkan di sejumlah daerah, dikhawatirkan para pengusaha hitam akan lebih mudah menyogok DPRD. Sementara itu, DPRD akan lebih leluasa memeras kepala daerah karena merasa sebagai penentu kepemimpinan di daerah.

”Praktik korupsi kepala daerah tingkat dua untuk izin usaha pertambangan telah memberi contoh. Dengan dipilih oleh DPRD, maka kondisi itu akan semakin parah. Kepala daerah rentan korupsi. Korporasi tambang akan lebih mudah menyogok anggota DPRD, dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerah,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat Iyan Sopyan menyatakan, pilkada oleh DPRD akan menyuburkan praktik politik transaksional, terutama antara calon kepala daerah, bahkan sampai terpilih sebagai kepala daerah, dengan anggota DPRD. ”Jangan harap akan lahir kebijakan yang pro rakyat. Kepala daerah akan cenderung mengutamakan kepentingan DPRD supaya mereka terpilih lagi di periode berikutnya,” katanya.

Basuki mundur

Pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kepengurusan Partai Gerindra mencerminkan keberanian untuk membela kemajuan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Langkah ini tidak mengurangi legitimasi Basuki sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan nanti sebagai gubernur, melainkan bisa memperkuat dukungan rakyat kepadanya.

”Keberanian Ahok menunjukkan kepada publik bahwa dia mengabdi pada rakyat. Parpol hanya penjual tiket pilkada, tetapi pemegang mandat suara adalah rakyat. Ahok yakin, parpol tidak bisa memecat dirinya dari wakil gubernur atau gubernur sekalipun dirinya mundur atau dipecat dari parpol,” kata pengajar Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito.

Sebagaimana diberitakan, Basuki mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Gerindra, Rabu siang. Keputusan itu diambil karena Basuki merasa tidak sejalan lagi dengan keputusan Gerindra soal pemilihan kepala daerah. Basuki menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sementara Gerindra justru menjadi inisiator revisi RUU Pilkada dengan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah berpendapat, sikap Basuki itu menunjukkan sikap demokratis yang perlu diapresiasi dan didukung masyarakat. Sikap Basuki menunjukkan bahwa sikap elite partai yang memaksakan pengesahan RUU Pilkada—mengatur bahwa kepala daerah dipilih DPRD, bukan langsung oleh rakyat—tidak merepresentasikan kader partai.

Karena itu, kata Basarah, langkah Basuki perlu diikuti kader partai politik Koalisi Merah Putih demi pembangunan demokrasi yang lebih matang di Indonesia.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Djafar mengatakan, pilihan mundur Basuki dari Gerindra tergantung pada pribadi Basuki. Yang pasti, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi yang tumbuh dan berkembang dengan baik. ”Partisipasi politik masyarakat semakin besar. Itu terlihat dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014,” kata Marwan.

Menurut dia, realitas sosial politik itu harus ditangkap dan dipahami sebagai sinyal bahwa partisipasi rakyat sangat penting dan luar biasa dalam Pileg dan Pilpres 2014. ”Mungkin, Ahok menangkap dan mendengarkan sinyal itu,” kata Marwan.

Oleh karena itu, para politisi seharusnya mampu juga menangkap sinyal itu, bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah sangat penting untuk pembangunan demokrasi.

Ridwan Kamil menyatakan Saya Hormati Gerindra dan PKS, tapi untuk Urusan Ini Kita Beda Pendapat

Berita Bandung Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, secara tegas menolak RUU Pilkada dimana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD seperti yang diwacanakan partai pengusungnya, Partai Gerindra, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tetap menghormati partai pengusungnya saat Pilkada Kota Bandung, Partai Gerindra dan PKS.

"Saya hormat ke Gerindra dan PKS. Tapi, untuk urusan ini (RUU Pilkada) kita beda pendapat. Saya tidak mau menjelek-jelekan orang. Sekali lagi, saya hormat karena Gerindra dan PKS juga mendukung program Pemkot Bandung," kata Emil di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/9/2014).

Emil pun mengaku banyak bisikan yang memintanya mengikuti jejak Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama untuk mundur dari partai Gerindra karena telah berani berseberangan pendapat soal RUU Pilkada.

Namun, secara tegas Emil mengatakan tidak bisa mundur lantaran dia hanya diusung dan bukan kader partai berlambang kepala burung garuda itu.

"Kalau Pak Ahok itu situasi masing-masing. Saya tida bisa menilai urusan orang. Pak Ahok pasti punya pertimbangan psikologis sendiri," ujarnya.

katanya Menurut Media Online Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya

Anggota DPRD DKI Jakarta Ayang akrab disapa Haji Lulung atau braham Lunggana mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki Wakil Gubernur DKI jakarta "Ahok" Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.

"Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur," kata Lulung, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Untuk diketahui, DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Menteri Dalam Negeri-lah yang berwenang melantik gubernur melalui SK Mendagri.

Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan kerasnya terkait DPRD.

Meski maksud pernyataan Basuki adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini bahwa DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI. "Makanya, kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata anggota Dewan yang pernah terkena kasus "Lamborghini" itu.

Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki membuatnya tersinggung. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan "sapi perah" oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan.

Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Basuki menjadi gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. "Gubernur dan wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum," kata Lulung.

Penyatan Ahok: kepada lulung Kita Lihat Siapa yang Kariernya Akan Binasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terpancing pernyataan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung, yang menyebut karier Basuki harus dihabisi.

"Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa," kata Basuki, di Hotel Four Season, Kamis (11/9/2014) malam. 

Sebelumnya, Lulung menyatakan bahwa pernyataan Basuki tentang revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah telah melebar hingga merendahkan lembaga legislatif.

Menurut Lulung, Basuki telah memperlihatkan sikap tak beretika sebagai seorang wakil gubernur. 

"Ya sudahlah, dia kan memang sudah bilang kalau aku gila. Kalau memang gila, ya sudah," imbuh Basuki soal pernyataan Lulung.

Sebelumnya diberitakan, Lulung mengancam akan mengerahkan kekuatan di lembaga legislatif untuk tak menggelar sidang paripurna pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden.

Lulung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta ini mengatakan, DPRD akan menggunakan hak interpelasi, alias meminta keterangan dari pemerintah, untuk memanggil Basuki.

Lewat interpelasi itu, kata Lulung, DPRD DKI akan meminta pertanggungjawaban Basuki terkait beragam pernyataan yang menyinggung DPRD. Meskipun pernyataan Basuki berlaku umum untuk semua DPRD di Indonesia, Lulung berkeyakinan bahwa yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI.

"Makanya kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata pria yang sempat membuat kehebohan dengan mobil Lamborghini itu. 

Pernyataan Ahok Calon Gubernur jakarta : Kalau Anda Mau Ribut-ribut Sama Saya, Ayo Pembuktian Terbalik!


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menantang para "penyerang"-nya untuk melakukan pembuktian terbalik atas kepemilikan harta masing-masing. 

Tantangan ini disampaikan Basuki setelah dia mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena beda pendapat soal mencuatnya wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Makanya saya bilang kalau Anda mau ribut-ribut sama saya, ya pembuktian terbalik deh," ujar Ahok, panggilan akrab Basuki, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Basuki mengatakan, dia tak asal bicara soal dampak dari pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD, termasuk soal kerawanan praktik politik uang di dalamnya. 

"Ini kan sudah ada temuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dulu bahwa ada dana-dana siluman, (tetapi) kok Anda enggak pernah tuntut BPKP?" ujar Basuki, ditujukan kepada para penentang pendapatnya.

"Terus ada bukti pemborosan Rp 2,3 triliun di Dinas Pendidikan (DKI Jakarta), kok Anda enggak ngomong?” lanjut Basuki, mempertanyakan bahwa kritik yang dia dapatkan sekarang diperoleh gara-gara beda pendapat soal mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.

Basuki menyarankan orang-orang yang sekarang mempersoalkan pendapat dan pilihan politiknya ini untuk tak meributkannya lagi, kecuali mereka juga mau membuka data harta kekayaan dengan mekanisme pembuktian terbalik. 

"Saya pernah di DPRD. Saya pernah di DPR. Saya seorang mantan semua (lembaga). Mari kita buktikan harta kita secara terbalik, biaya hidup kita berapa, pajak yang kita bayar berapa?" tantang Basuki. 

"Saya sudah klarifikasi. BPKP ngomong di paparan, enggak ada yang ribut tuh. BPKP kan ngomong waktu itu, ada dana-dana siluman, tiba-tiba siluman. Jadi, gak usah cari gara-garalah," imbuh Basuki.
 
Info dari situs oline media Kompas 

Penyataan Wiranto: Biarkan Pak Ahok Memilih Partai Sesuai Hati Nurani

Jakarta Hanura Wiranto Ketua Umum Partai meminta semua pihak untuk menghormati Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru saja mundur dari Partai Gerindra. Menurut dia, saat ini Ahok masih ingin menenangkan diri terlebih dahulu dan tidak mungkin segera pindah ke partai lain.

"Posisinya penenangan dulu. Kalau Pak Ahok sudah tenang, biarkan dia memilih partai sesuai hati nuraninya. Kalau hati nuraninya ternyata cocok sama Hati Nurani Rakyat (Hanura) ya kita terbuka," kata Wiranto di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014) malam.

Wiranto pribadi mengaku kagum dengan karakter Ahok yang tegas dan berani. Menurut dia, memutuskan untuk mundur dari partai bukan lah hal yang mudah dan tidak semua kader partai bisa melakukannya.

"Saya salut dengan keberaniannya dan sikapnya yang tegas. Tapi pindah partai lain belum saatnya," ujar Wiranto. Belum lagi, lanjut Mantan Panglima ABRI tersebut, Ahok saat ini masih mempunyai tugas besar karena akan segera naik jabatan dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi biarkan beliau urus DKI dulu. Enggak usah dikejar-kejar untuk segera pindah. Secara etika politik juga enggak bagus," ujarnya.

Ahok memutuskan untuk mundur karena tidak setuju dengan Gerindra yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR.

Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih masih mendukung diselenggarakannya Pilkada secara langsung. Namun kini seluruh parpol, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD

Sabtu, 24 Mei 2014

Pujian Hary Tanoe untuk Prabowo Hatta rajasa

Ketua Umum DPP Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyatakan kekagumannya pada pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa.

Pujian itu disampaikan saat Hatta menyambangi kediaman Hary di kawasan Ciranjang, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2014) malam.

Tentang Hatta, ia berujar, "Hatta sosok yang low profile, itu penting sekali. Orang rendah hati itu gampang belajar."

Menurut Hary, seseorang bisa maju karena kerendahan hatinya. Seorang pemimpin, kata Hary, tidak bisa membuat perubahan untuk bangsanya jika ia tertutup pada segala hal.

Hary mengatakan, pemimpin dengan karakter tersebut ditemukannya pada diri Hatta dan Prabowo Subianto. Menurutnya, pasangan tersebut telah mengenal baik bangsa ini sehingga dapat membenahi Indonesia lebih cepat.

"Ketegasan, integritas, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Ini yang saya harapkan ada di Prabowo dan Hatta," kata Hary.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
Dalam kesempatan yang sama, Hatta mengatakan, Hary memiliki banyak kemampuan untuk disumbangkan bagi pembangunan bangsa (baca: Dukung Prabowo-Hatta, Ada "yang Lebih Besar" untuk Hary Tanoe).

Setelah gagal maju dalam pilpres bersama Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Hary memutuskan keluar dari Hanura. Hary memutuskan mendukung pasangan Pabowo-Hatta, sementara Partai Hanura memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jumat (23/5/2015) malam, Hary bersama Prabowo tampil dalam acara "Indonesian Idol" di stasiun televisi milik Hary.

Sebelumnya, saat Hary masih di Hanura, Wiranto juga pernah tampil di stasiun televisi milik Hary sebagai pengemis dan tukang becak.

Sebelum di Hanura, Hary sempat bergabung dengan Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.

Jumat, 23 Mei 2014

Komnas HAM: Prabowo Merupakan Saksi Pelaku Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM. Namun, Prabowo mangkir dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu untuk menanggapi laporan  kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS.

AS selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena keduanya diduga terlibat pembunuhan massal. Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas. Namun, ketika ia terpilih sebagai perdana menteri pekan lalu, AS langsung berubah sikap. Modi dijanjikan visa A-1 yang punya kekebalan diplomatik dan diundang ke Gedung Putih oleh Presiden Barack Obama.

Reuters berspekulasi bahwa bukan tidak mungkin Prabowo juga akan menerima hal serupa jika ia nanti terpilih sebagai presiden Indonesia.

Namun, menurut Natalius, Prabowo tidak dapat dibandingkan dengan Modi. "Dari perspektif hukum HAM nasional dan internasional, Prabowo adalah seorang yang saat ini masih sebagai saksi pelaku yang pernah dipanggil Komnas HAM, tetapi mangkir dan tidak taat hukum dan tidak menghargai lembaga negara dan saat ini dalam proses peradilan (on process) dan berkasnya ada di kejaksaan. Jadi, tidak bisa disamakan dengan Perdana Menteri India," kata Natalius.

Dengan status seperti itu, kata Natalius, Prabowo bisa ditangkap dan diadili di mana saja hanya berdasarkan laporan pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM. "Karena Prabowo seorang yang diduga turut bertanggung jawab sebagai bagian dari pertanggungjawaban komando sesuai Pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 (tentang pengadilan hak asasi manusia), maka Prabowo bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia, hanya berdasarkan pada laporan penyelidikan pelanggaran HAM berat Komnas HAM terkait  kasus penculikan atau penghilangan paksa. Oleh karena tindakan penculikan dikenakan perinsip hostis humanis generis (musuh umat manusia), maka yang bersangkutan tidak bisa terlindungi di negara mana pun (no save heaven) sehingga terduga bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia," ujar Natalius.

Ia menambahkan, kasus penculikan masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana individual sebagai pemegang komando yang melakukan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Maka dari itu, pertanggungjawaban individual telah menjadi doktrin hukum yang diterima PBB sejak 1954. "Karena itu, pertanggungjawaban individu dalam prinsip Nuremberg: pelaku kejahatan HAM harus dihukum. Jika hukum nasional tidak bisa beri ancaman pidana, maka dapat diadili di internasional dan negara mana pun di dunia. Kedudukan sebagai kepala negara tidak bisa membebaskan (yang bersangkutan) dari tanggung jawab hukum internasional

Basuki: Isu HAM Prabowo Sudah Basi, yang Bahaya Pak Jokowi


Politisi Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, menilai, serangan negatif seputar isu pelanggaran HAM yang diarahkan kepada bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, tak akan memengaruhi para pemilih. Menurut dia, itu adalah isu yang sudah kerap didengungkan sejak lama.

"Pak Prabowo sudah dicaci maki, diserang dari 5-10 tahun lalu. Yang diulang-ulang kan yang itu-itu melulu kan. Jadi, (Prabowo) sudah kebal. Terbukti masih laku. Pak Prabowo bahkan terus naik nih dia punya elektabilitas dengan caci maki selama 10 tahun. Jadi sudah basi, Bos, caci makinya," katanya di Balaikota Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Menurut Basuki, masyarakat justru saat ini akan lebih percaya terhadap isu-isu negatif yang diarahkan kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Oleh karena itu, Basuki memperingatkan kubu Jokowi agar lebih waspada terhadap isu-isu negatif yang saat ini semakin santer diarahkan kepadanya.

"Justru yang bahaya Pak Jokowi dong. Orang bersih bagus, tapi kalau ada yang cari-cari fitnahnya, kalau masyarakat percaya... kan bahaya," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

"Kalau Pak Prabowo tuh tidak ada fitnah baru lagi, tidak ada tuduhan baru lagi. Sepuluh tahun yang lalu fitnahnya itu-itu melulu. Lima tahun lalu waktu jadi cawapres (bersama Megawati), nyelanya juga sama," katanya lagi

Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Kesulitan Jawab Tes Kepribadian

Dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden selesai menjalani tes kesehatan yang dilakukan tim dokter di RSPAD Gatot Soebroto. Dari hasil pemeriksaan kedua pasangan itu, ternyata tes kepribadian paling sulit dijalani.

"Bapak Prabowo-Hatta merasakan, dua calon yang lain juga merasa kesulitan dalam menjalani tes tersebut. Pemeriksaan ini memang sangat melelahkan," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia Zainal Abidin di RSPAD Gatot Subroto, Jumat (23/5/2014).

Dia menilai, kesulitan para capres dan cawapres itu karena ada sekitar 500 soal yang harus dikerjakan. Selain itu, ada pula tes menggambar.

"Sehingga memang banyak buat orang jenuh. Waktunya 1,5 jam," kata Zainal.

Kepala RSPAD Gatot Soebrata Brigjen Douglas Umboh menambahkan, tes kepribadian yang disebut dengan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) itu memang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan istirahat cukup sehingga bisa lebih berkonsentrasi. Namun, meski jadwal para capres dan cawapres cukup padat, Douglas menilai semua capres dan cawapres berhasil melewati tes ini dengan baik.

"Tadi Pak Prabowo juga sudah ketawa-ketawa tes," kata Douglas.

Sebelumnya, semua capres dan cawapres diwajibkan melakukan tes kesehatan. Rangkaian pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani pasangan bakal capres dan cawapres meliputi sejarah kesehatan, pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikis, serta pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan kesehatan jasmani atau fisik meliputi pemeriksaan kondisi internal tubuh seperti pemeriksaan jantung, pembuluh darah, paru-paru, bedah, eurologi, ortopedi, saraf, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

Adapun pemeriksaan penunjang terdiri atas tes ultrasonografi abdomen, kardio, treadmill test, rontgen, tes dengan spirometer, audiometer, MRI, hingga CT scan. Sementara itu, pemeriksaan laboratorium meliputi tes darah dan urine yang terdiri dari hematologi, tes faal, ginjal, dan mencari ada atau tidaknya indikasi tumor.